Bapak Irman Gusman
 |
| Irman Gusman |
H. Irman Gusman, S.E., MBA
lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962; umur 54 tahun adalah
seorang negarawan, politisi, pejabat, dan pengusaha asal Indonesia. Saat ini,
Irman Gusman menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, periode
2014-2019. Irman menikah dengan seorang wanita asal Sungai Batang, Maninjau bernama
Liestyana Rizal dan dikaruniai dua orang putri dan seorang putra yang bernama
anak Irviandari Alestya Gusman, Irviandra Fathan Gusman, dan Irvianjani Audria
Gusman.
Meniti karir dari bawah sebagai usahawan sukses, era reformasi
mencetuskan keterpanggilan jiwa-batin Irman untuk terlibat langsung memperbaiki
nasib dan masa depan bangsa. Fraksi TNI/Polri DPRD Sumatera Barat di tahun 1999
mempercayainya sebagai Utusan Daerah untuk duduk di lembaga tertinggi negara
MPR RI. Di lembaga itu secara perlahan namun pasti Irman Gusman mulai terlibat
intens mempersiapkan cetak biru wajah perpolitikan baru masa depan lewat
sejumlah amandemen konstitusi.
Sebagai pengusaha yang piawai mengadakan lobi-lobi bisnis Irman
Gusman begitu lincah bergerak memperjuangkan aspirasi yang dititipkan oleh
daerah Sumatera Barat untuk diperjuangkan di tingkat nasional. Aspirasi itu
adalah menempatkan setiap kepentingan daerah selalu dalam perspektif nasional.
Itu berarti kepentingan dan aspirasi daerah yang diperjuangkan Irman Gusman sejatinya adalah sama dan sebangun dengan
perjuangan dan aspirasi setiap daerah-daerah lain yang, akhirnya terakumulasi
sebagai aspirasi nasional sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD '45
yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Irman awalnya memprakarsai pembentukan Fraksi Utusan Daerah (F-UD)
MPR, yang beranggotakan 53 orang sebagai alat kelengkapan Majelis untuk bisa
dimanfaatkan bersuara lantang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.
Wajah yang simpatik, tatapan mata yang teduh, tutur kata yang
runtut, sistematis, berbobot, dan jelas arah, serta ditopang tubuh atletis yang
dibalut penampilan rapi pakaian lengkap berdasi dan jas membuat Irman suami
dari Liestyana Rizal dengan mudah bisa meyakinkan lawan bicara.
Di kalangan politisi Senayan ayah tiga orang anak Irviandari Alestya Gusman,
Irviandra Fathan Gusman, dan Irvianjani Audria Gusman segera saja dikenal
sebagai pelobi ulung yang berpotensi mewarnai penuh wajah pentas perpolitikan
nasional. Irman bahkan berani merogoh kocek untuk mengumpulkan sejumlah politisi di hotel-hotel mewah
agar keputusan lobi yang dihasilkan berkualitas sekaligus berguna menyelesaikan
sejumlah persoalan bangsa.
Lobi-lobi yang digulirkan alumni Fakultas Ekonomi Universitas
Kristen Indonesia (FE-UKI) Jurusan Ekonomi Perusahaan tahun 1985 antara lain
berhasil menggolkan pembentukan Fraksi Utusan Daerah (F-UD) MPR di tahun 2001,
setelah sebelumnya tahun 2000 sempat dibekukan.
Sebagai politisi non partisan murni memperjuangkan kepentingan semua
golongan masyarakat tanpa disekat kepentingan praksis sesaat model
partai-partai politik, selama pembekuan F-UD Irman bergabung berjuang dalam
Fraksi Utusan Golongan (F-UG). Lobi dan perjuangan Irman untuk menegaskan
kembali bahwa komitmen Anggota MPR 'alumni' Utusan Daerah adalah murni di garis
perjuangan aspirasi dan kepentingan daerah.
Fraksi Utusan Daerah akhirnya kembali bisa hidup di tahun 2001,
sekaligus menempatkan nama Irman sebagai salah satu Wakil Ketua F-UD sejak
tahun 2902. Tak berhenti di situ, perjuangan baru Irman adalah menuntut agar
MPR menempatkan seorang anggota Utusan Daerah duduk sebagai Wakil Ketua MPR.
Bermodalkan alat kelengkapan baru bernama Fraksi Utusan Daerah
Irman bersama kolega dan fraksi-fraksi lain berhasil melakukan sejumlah
amandemen konstitusi. Seperti, keharusan melaksanakan pemilihan umum presiden
dan wakil presiden secara langsung, demikian pula terhadap setiap kepala daerah
gubernur, bupati, dan walikota harus dipilih langsung.
Puncak pencapaian lain amandemen adalah kesepakatan
nasional membentuk lembaga tinggi negara baru bernama Dewan Perwakilan Daerah
(DPD), dikhususkan hadir untuk membangun kesetaraan dan persamaan pembangunan
nasional melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di segala bidang
secara konstitusional. DPD, karena ide awalnya adalah memperjuangkan kesetaraan
dan kesamaan antara kepentingan daerah dengan pusat, maka, setiap daerah
tingkat satu diwakili sama oleh empat anggota DPD tanpa memperhitungkan
perbedaan geografi dan demografi penduduk setiap propinsi.
Selintas kehadiran DPD 'hanya' untuk mengakomodasi dihapuskannya
F-UD di MPR muai tahun 2004, sebagai salahsatu hasil lain amandemen konstitusi.
Namun Irman Gusman menegaskan kehadiran DPD adalah untuk membangun kesetaraan
dengan semua institusi politik lain DPR, MPR, Presiden, BPK, dan MA yang dalam
sistem ketatanegaraan baru adalah sama-sama lembaga tinggi negara.
Berbeda dengan F-UD sebelumnya yang hanya sub-ordinat dari lembaga
tertinggi negara MPR, DPD bekerja independen, bisa menjadi penyeimbang DPR,
bahkan berpotensi menjadi saluran aspirasi alternatif baru di luar jalur
konvensional DPR. Irman
berhasil membawa sistem perpolitikan nasional menjadi bikameral yang
menempatkan DPD sama seperti Senator di Amerika Serikat. Perjuangan ini agaknya
masihlah langkah awal baru dalam benak Irman.
Sebab sebagaimana galibnya dalam sistem bikameral lembaga senator
adalah kawah candradimuka ajang pelatihan yang bisa menghantar anggotanya
menjadi calon gubernur bahkan hingga mencapai puncak tertinggi sebagai calon
presiden, sebagaimana calon presiden AS John F. Kerry dari Partai Demokrat yang
pada Pemilu 2 November 2004 bersaing dengan the incumbent president George W.
Bush dari Partai Republik.
Kesempatan menjadi eksekutif pemerintah terbuka luas sebab setiap
senator yang dipilih langsung oleh rakyat dipastikan sudah memiliki basis massa
konstituen yang kuat. Irman bermaksud agar lembaga DPD bisa mengkader ke-128
anggotanya yang berpotensi menjadi calon-calon eksekutif handal di segala
tingkatan. Karena itu Irman melalui lembaga DPD berkehendak mengamandemen UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah agar setiap kader bangsa yang non
partisan berhak mengajukan diri sebagai calon kepala daerah maupun kepala
negara.
Sebagai salah seorang penggagas dan pembentuk cetak biru sistem
perpolitikan baru, Irman Gusman seorang penganut paham kebangsaan Aktivis di berbagai organisasi
keagamaan Islam sangat kenal betul bagaimana elan berikut visi dan misi lembaga
DPD. Irman segera mempersiapkan diri dari bawah untuk meniti ulang karir
politik lewat Pemilu Legislatif 2004. Irman Gusman berhasil terpilih menjadi
anggota DPD periode 2004-2009 dari Sumatera Barat sebagai peraih suara terbesar
325.708 suara, atau 18 persen dari suara pemilih Sumatera Barat.
Aktivitas Irman Gusman, yang ketika mahasiswa di tengah-tengah
komunitas plural khususnya umat nasrani terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa
Universitas Kristen Indonesia (SM-UKI), adalah Penasehat Majelis Ekonomi
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat 2000-2005, Dewan Pakar Majelis Ekonomi
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2000-2005, Anggota Dewan Penyantun Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, dan
Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat 2002-2005.
Usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu
Legislatif 2004 naluri lobi Irman Gusman segera 'menyuruhnya' bergerilya
menggagas ide pembentukan Kaukus DPD Sumatera. Dari 40 anggota DPD se-Sumatera
34 diantaranya sepakat menyetujui Deklarasi Batam untuk mengusung nama Irman
Gusman sebagai calon tunggal merebut kursi Ketua DPD. Kaukus juga ditugaskan
mempersiapkan visi dan misi serta bentuk perjuangan anggota DPD se-Sumatera
sepanjang tahun 2004-2009 dalam konteks dan perspektif Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kesepakatan Deklarasi Batam dipegang teguh oleh seluruh anggota.
Tidak mengherankan jika pemilihan ketua DPD dilangsungkan harus dalam tiga kali
putaran karena ketatnya persaingan. Pada putaran pertama yang dimulai Jumat 1
Oktober pukul 15.45. wib diperoleh tujuh nama yang berhasil meraih suara.
Yakni,
Ginandjar Kartasasmita (49 suara), Irman Gusman
(29 suara), Sarwono Kusumaatmaja (22 suara), La Ode Ida (18 suara), Harun Al
Rasyid (dua suara), M. Nasir (satu suara), dan Kasmir Triputra (satu suara).
Lima suara dinyatakan tidak sah dan satu suara abstain. Karena La
Ode Ida menyatakan mundur dari pencalonan maka hanya tiga besar yang maju ke
putaran kedua,
Ginandjar Kartasasmita, Irman Gusman, dan Sarwono
Kusumaatmaja.
Pada putaran kedua yang mulai bergulir di malam hari pukul 20.00
wib nama Irman Gusman masih peraih suara terbesar kedua dengan 43 suara, di
bawah
Ginandjar Kartasasmita yang mantan Menko Ekuin 59
suara di atas Sarwono Kusumaatmaja yang mantan Menneg Lingkungan Hidup 26
suara. Irman berhasil lolos dari kepungan dua pentolan politik rejim Orde Baru
untuk kembali maju ke pemilihan 'grand final' putaran ketiga.
Pada penghitungan akhir putaran ketiga terjadi kejar-kejaran suara
antara Ginandjar dan Irman. Namun hasil akhir hanya menunjukkan Irman meraih 54
suara, kalah tipis dari Ginandjar yang meraih 72 suara. Satu suara dinyatakan
tidak sah dan satu suara kosong. Irman mengakui suara yang diraih masih di
bawah kalkulasi politik Tim Suksesnya namun Deklarasi Batam dianggap tetap
solid mendukung dirinya.
Sebagai antiklimaks Irman puas hanya menduduki kursi Wakil Ketua
DPD mewakili wilayah barat, setelah dalam pemilihan meraih 50 suara unggul atas
kandidat lain Nurdin Tampubolon 25 suara, Bambang Suroso delapan suara, dan
Mediati Hafni Hanum satu suara. Satu kursi lain wakil ketua dari wilayah timur
diraih oleh La Ode Ida.
Perjuangan tiada henti, kiprah Irman Gusman memperjuangkan kesetaraan lembaga
baru DPD dengan lembaga tinggi negara lain seolah tiada henti. Ajang pemilihan
ketua MPR RI 2004-2009 membuktikan betapa gigihnya Irman berjuang. Irman
sekaligus pula berhasil menyakinkan banyak pihak betapa DPD sudah sepantasnya
mulai diperhitungkan secara saksama sebagai sebuah kekuatan riil politik baru.
Ketika itu hingga tanggal 5 Oktober 2004 pemilihan ketua MPR
berkali-kali mengalami kebuntuan. DPD menuntut hak menempatkan dua wakilnya
sebagai unsur pimpinan MPR, sama dan setara dengan DPR untuk juga hanya
menempatkan dua wakil. Tatib MPR menggariskan pimpinan MPR terdiri empat orang
berasal dari DPR dan DPD.
Keteguhan Irman memperjuangkan dua kursi di pimpinan MPR
didasarkan kesepakatan nasional dalam amandemen konstitusi, bahwa kedua lembaga
DPD dan DPR berdiri setara dan sejajar tanpa memperhitungkan proporsionalitas
jumlah anggota DPD yang 128 orang dan DPR yang 550 orang anggota.
"Kalau DPD menuntut agar unsur pimpinan MPR berasal dari DPD
dua orang dan DPR dua orang karena kita ingin adanya kesejajaran antara lembaga
DPR dan DPD," kata Irman Gusman, berbicara dalam kapasitas baru sebagai
Wakil Ketua DPD, kepada
wartawan di gedung DPR, Selasa (5/10). Irman
mengungkapkan itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Dewan Koalisi Kebangsaan Akbar
Tandjung yang menilai tuntutan DPD mengubah Tatib MPR dan tuntutan menempatkan
dua wakilnya duduk di pimpinan MPR bisa membuka pintu amendemen UUD '45.
Perdebatan tentang unsur pimpinan nyaris semakin menuju deadlock.
Akbar Tandjung menyebutkan ide kesejajaran bisa
mengarah ke bentuk negara federalisme. Tuntutan DPD kata Akbar juga tidak
sesuai dengan konstitusi sebab UUD '45 tidak menyebutkan dengan eksplisit dua
wakil ketua MPR dari DPR.
Tapi Irman Gusman malah semakin menegaskan sikap bahwa usulan DPD
yang sudah sebelumnya disetujui dalam rapat gabungan fraksi dan akhirnya
dibahas dalam Panitia Ad Hoc bukanlah mengada-ada. Usulan itu, kata Irman,
semata-mata didasarkan atas aspirasi konstituen di daerah sebab para anggota
DPD berbeda dengan DPR. Anggota DPD kata Irman berjuang sendiri untuk
menggalang dukungan dan meraih suara sebanyak mungkin.
Untuk menunjukkan jati diri sebagai negarawan sejati dengan tak
kalah sengit Irman Gusman menegaskan butir-butir UUD 1945 Bab 16, pasal 37 ayat
(5) bahwa bentuk negara Indonesia tidak dapat lagi dilakukan perubahan,
sehingga anggapan bahwa DPD hendak menuju negara federal tidak dapat
dibenarkan.
Alhasil, ide Irman Gusman menyetarakan DPD dengan DPR berhasil
diterima. Pimpinan MPR disetujui terdiri dua unsur DPR dan dua unsur DPD.
Pemilihan Ketua MPR yang sangat demokratis berlangsung sengit. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (F-PKS)
terpilih bersama tiga wakilnya AM Fatwa (F-PAN), Aksa Mahmud dan Mooryati Sodibyo keduanya dari DPD yang diusung
Koalisi Kerakyatan, menang tipis meraih 326 suara berbeda dua suara saja dari
calon Koalisi Kebangsaan yang meraih 324 suara terdiri Sutjipto (F-PDIP), Theo
L. Sambuaga (F-PG), Sarwono Kusumaatmaja dan Aida Ismet Nasution keduanya dari
unsur DPD. Drama perbedaan tipis dua suara dibumbui oleh ketidakhadiran dua
anggota F-
PDIP dalam pemungutan suara, serta tiga suara
dinyatakan abstain dan 10 suara tidak sah.
Perluasan wewenang, Visi kenegarawananlah yang 'mengharuskan' Irman Gusman
terjun sebagai politisi untuk berjuang mensejajarkan kepentingan daerah dan
pusat. Kepentingan daerah selama puluhan tahun seolah-olah tak pernah dipandang
perlu oleh pemerintah pusat yang sangat sentralistik.
Sebagai pengusaha muda beridealisme tinggi yang berkehendak membangun
seluruh daerah di Indonesia, tak sebatas kota Padang Panjang tanah kelahiran,
Irman Gusman pengusaha sukses yang selama lima tahun 1998-2003 pernah menjabat
sebagai Wakil Ketua Bidang koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Dewan Pengurus Asosiasi
Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) telah banyak merasakan besarnya hambatan
akibat ketimpangan peran Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Irman juga aktif di berbagai organisasi bisnis, seperti Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) sebagai Ketua Lembaga Pengkajian dan
Pengembangan Ekonomi (LP2E) Hipmi Pusat, maupun di Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(Kadin).
Kiprah perjuangan mewujudkan kesejajaran sudah dia awali di
lembaga MPR sepanjang tahun 1999-2004, dan kini di lembaga baru DPD sepanjang
tahun 2004-2009 Irman tetap akan berjuang bagi daerah. Irman, yang berhasil
menyelesaikan pendidikan S-2 Master of Business Administration (MBA) di
University of Bridgeport Connecticut, AS jurusan pemasaran tahun 1988 sangat
menginginkan DPD memiliki banyak wewenang yang bisa dimanfaatkan untuk
kemaslahatan umat.
Bagi Irman Gusman perluasan wewenang DPD diperlukan untuk
mengurangi pengaruh sentralistik yang sampai saat ini masih terasa di daerah.
Khususnya kebijakan yang berpengaruh pada iklim usaha di daerah. "Sebagai
pengusaha, selama ini saya merasa banyak kebijakan pusat yang tidak
menguntungkan iklim usaha di daerah," Irman menegaskan.
Itu sebabnya, menurut Irman DPD harus berupaya memberdayakan
masyarakat daerah serta mengusahakan undang- undang yang lebih berpihak kepada
rakyat di daerah. Jadi, penguatan masyarakat dimulai dengan melakukan penguatan
masyarakat di daerah. "Itu pula sebabnya, seorang anggota DPD harus punya
kemandirian secara ekonomi sehingga bisa membantu masyarakat. Saya sendiri
berasal dari keluarga yang punya kemampuan ekonomi, dan dengan itu bisa
membantu masyarakat untuk menciptakan kemandirian. Bagaimana mungkin orang
miskin akan membantu orang miskin," kata Irman, tanpa bermaksud sombong
atau meninggikan hati melainkan betapa untuk berjuang sangat dibutuhkan
kekuatan besar yang memadai sambil tetap disertai idealisme murni kebangsaan.
Irman Gusman berprinsip DPD adalah 'jembatan emas' baru untuk
segala kepentingan terlebih untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintahan
pusat dan daerah. "Apalagi kalau kita lihat, kewenangan kami adalah dalam
bidang kesejahteraan, pembangunan, sosial, ekonomi, moral, pendidikan dan
daerah," kata Irman. Bahkan, menurut Irman DPD hadir untuk mengkoreksi
segala kebijakan Undang-Undang yang masih bersifat sentralistik.
Pebisnis pionier, sebelum menjadi politisi Irman Gusman adalah pebisnis
murni yang mendasarkan perjalanan dan pengelolaan usahanya pada etika-etika
agama atau nilai-nilai Islami sebagaimana agama yang dia anut. Ia sangat
menjunjung tinggi profesionalisme, etika, inovasi, dan kepeloporan. Bahkan,
hampir semua bisnis yang digeluti merupakan bisnis pionir.
Contoh klasiknya adalah PT Kopitime DotCom Tbk, perusahaan
multimedia penyedia jasa teknologi informasi dan internet pertama di Indonesia
yang berhasil listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perusahaan publik ini dia
gagas dengan mempertaruhkan nama baik dan reputasinya sebagai pengusaha dan
anggota MPR RI.
Gagasan bisnis yang kreatif dan orisinil sudah merupakan ciri
utama setiap kiprah Irman Gusman, disamping tetap mencantelkan sisi idealisme.
Secara bisnis menjual Kopitime di lantai bursa memberi Irman pemasukan kapital
dalam jumlah banyak dan segera. Dia hanya membuka diri menawarkan kesempatan
sebagai pemegang saham kepada pihak lain.
Namun yang terutama Kopitime DotCom membawa misi mulia membantu
setiap pengusaha nasional, terutama usahawan kecil dan menengah (UKM) yang baru
tumbuh berkesempatan memperluas pangsa pasar di luar negeri lewat Internet
dengan biaya murah. "Jumlah pengusaha UKM kurang lebih 2,5 juta tapi sulit
mencari mitra bisnis di luar negeri karena keterbatasan biaya dan jaringan,"
kata Irman Gusman, saat berbicara pada forum Musyawarah Nasional Tarjih ke-26
PP Muhammadiyah, di Padang awal Oktober 2003.
Sebagai pengusaha yang tumbuh dari bawah Irman Gusman sangat
mendambakan lahirnya banyak usahawan kecil dan menengah di Indonesia. Semangat
kewirausahaan kata Irman harus selalu didengungkan agar muncul para
enterpreneur baru sebagaimana jejak langkahnya.
Jabatan bisnis yang kini dipegang Irman antara lain Direktur Utama PT Prinavin
Prakarsa bergerak di bidang perdagangan dan investasi, Komisaris Utama PT
Padang Industrial Park sebuah kawasan industri di Padang yang digagasnya
bersama mitra usaha dari Negeri Jiran Malaysia, Komisaris Utama PT Khage
Lestari Timber bergerak di bidang pengelolaan dan ekspor kayu olahan, Komisaris
Utama PT Guthri Pasaman Nusantara pengelolaan perkebunan dan pengolahan kelapa
sawit di Pasaman, Sumatera Barat, Komisaris Utama PT Sumatera Korea Motor, dan
Komisaris Utama PT Kopitime DotCom, Tbk.
Irman Gusman juga tercatat sebagai Pemimpin Redaksi harian
"Mimbar Minang" suratkabar pertama yang dia dirikan dengan
kepemilikan saham 100 persen berbentuk badan hukum koperasi, sebuah terobosan yang
pernah mengundang kekaguman dan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan
perkoperasian Indonesia.
Koperasi dimaksud Koperasi Equatorial Minang Media, yang
pendiriannya diprakarsai Irman Gusman juga memiliki dan mengelola berbagai
bidang usaha lain seperti Perkebunan Kopi Arabika Pinang Awan Muara Labuh
seluas 1.500 hektar di Kabupaten Solok, penerbit buku Pustaka Mimbar Minang,
pengelola portal internet MimbarMinang.Com, serta pengelola Kantor Hukum
Ekuator. Masih di bidang media, antara tahun 2000-2002 Irman pernah tercatat
sebagai Komisaris PT Abdi Bangsa, Tbk penerbit harian "Republika".
Paradigma berubah, jiwa pionir bisnis Irman Gusman juga sangat terasa
ketika mendirikan Kawasan Industri Padang Industrial Park (PIP) tahun 1994.
Dalam usia relatf muda 32 tahun ia membuktikan tingginya komitmen dan
kepeduliannya membangun daerah, tentu untuk pertama kali dipilih daerah asal
lebih dahulu yakni Padang. Ia menggandeng investor asing Johor Corporation
Group of Companies, sebuah kelompok usaha konglomerat dari Malaysia untuk
menggarap lahan seluas 200 hektar menjadi sebuah kawasan industri terpadu.
"Kawasan Industri Padang harus menjadi kebanggaan masyarakat,
ia harus menjadi lokomotif industrialisasi di daerah sebab ini dibangun sebagai
suatu bisnis sekaligus idealisme membangun tanah kelahiran. Tujuannya tak lain
untuk memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi yang besar
ke daerah ini," kata Irman Gusman, yang memilih hidup di jalur bisnis
terinspirasi oleh kemajuan pesat ekonomi Amerika Serikat berkat topangan
peranan swasta yang begitu besar.
Irman Gusman sesungguhnya awalnya memiliki cita-cita memasuki
lembaga birokrasi pemerintah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tujuannya untuk
mengabdi sekaligus memperbaiki wajah pembangunan Indonesia yang timpang. Namun
ayahnya memberikan dorongan berbeda harus haus akan ilmu pengetahuan serta
bersemangat meningkatkan kualitas diri secara terus-menerus melalui pendidikan
dan pengalaman di beragam bidang. Dorongan ayahnya timbul sebab sungguh sadar
betapa beratnya tugas dan tantangan hidup di masa depan.
Kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia (FE-UKI)
Jurusan Ekonomi Perusahaan tahun 1979-1985 dirasa belum cukup. Irman memutuskan
kembali memasuki dunia kampus melanjutkan kuliah pasca sarjana S-2 ke
University of Bridgeport, Conneticut, AS antara tahun 1986-1988.
Januari 1986 berangkat ke Amerika Serikat delapan bulan pertama
diisi program persiapan studi di Bobson College, Massachusetts kemudian
dilanjutkan ke Graduate School of Business University of Bridgeport,
Connecticut. Irman Gusman memulai sebuah perjalanan yang di kemudian hari
terbukti berhasil mempengaruhi cara pandang dan wawasan berpikirnya sebagai
bekal untuk mewujudkan cita-cita sebagai anak bangsa yang peduli memperbaiki
nasib bangsa.
Bukan hanya memperdalam ilmu pengetahuan di bangku kuliah. Irman
Gusman sekaligus berkesempatan mempelajari dinamika masyarakat Amerika yang
berhasil menata diri menjadi bangsa yang maju dan modern. Memikirkan bagaimana
strategi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat secara ekonomi
dan sosial terutama melalui pemberdayaan dan pemerataan pembangunan masyarakat
daerah.
Melihat betapa negara Amerika Serikat bisa maju dan modern
ditopang oleh kemajuan dan kemandirian masing-masing daerah otonom dimana
hubungan antara pemerintah pusat dan negara bagian begitu harmonis. Demikian
pula terjadi pembagian kewenangan yang adil dan proporsional antara pemerintah
pusat dan negara bagian sehingga negara bagian dimungkinkan tumbuh sesuai
kapasitas dan keunggulan masing-masing.
Pembelajaran tidak serta-merta berhenti usai meraih gelar S-2
Master of Business Administration (MBA) Mei 1988. Sebelum pulang dan tiba di
tanah air persis pada tanggal 8 Agustus 1988, Irman Gusman berkesempatan
berkeliling Eropa mengunjungi Inggris, Belanda, Perancis, Jerman Barat, dan
sejumlah negara Eropa Timur seperti Rusia dan negara komunis lainnya. Irman
Gusman berhasil memperkaya diri dengan perspektif yang lebih luas perihal
pembangunan ekonomi baik itu sistem kapitalis, sosialisme, dan komunisme.
Keluarga Pengusaha dan Pendidik, Irman Gusman anak kedua dari 14
bersaudara lahir dan besar di lingkungan keluarga pengusaha sekaligus pendidik,
Ayah Drs. H. Gusman Gaus dan Ibu Hj. Janimar Kamili. Tak heran jika Irman
mengidentifikasi diri sebagai pengusaha sekaligus pendidik.
"Panggilan jiwa saya adalah sebagai pendidik. Kalaupun sebagai
pengusaha, saya lebih memilih menjadi pengusaha yang dapat memberikan inspirasi
dan mengutamakan pengetahuan, atau menjadi pengusaha yang berbasis pengetahuan,
atau knoledge-based entrepeneur," kata Irman, Anggota Dewan Penyantun
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB).
Irman Gusman menjabat pula sebagai Ketua Yayasan Amal Bhakti
Mukmin Indonesia (Albani), pengelola lembaga pendidikan Akademi Manajemen dan
Ilmu Komputer (AMIK) Padang, yang didirikan ayahnya sejak tahun 1990. Di tangan
Irman, sejak tahun 2002 status AMIK ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi
Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Indonesia, yang menujukkan wujud kepedulian
seorang anak daerah Irman Gusman terhadap kemajuan pendidikan dan kuatnya
keinginan memasyarakatkan teknologi informasi ke kalangan generasi muda
Sumatera Barat.
Sebagaimana visi dan kepribadian pemiliknya Irman Gusman, STIMIK
Indonesia didesain mampu menghasilkan sumberdaya manusia berkarakteristik tiga
hal, mempunyai profesionalisme dan dasar keahlian yang memadai, memiliki jiwa
kewirausahaan yang tangguh, dan menjunjung tinggi budi pekerti dan perilaku
Islami.
Pada masanya ayah Irman Gusman Drs. H. Gusman Gaus sudah dikenal
sebagai tokoh terkemuka Sumatera Barat, yang antara lain pernah tercatat
sebagai pengurus teras Kadin Sumatera Barat, Rektor Universitas Muhammadiyah
Sumatera Barat (UMSB), Wakil Ketua Orwil ICMI Sumatera Barat, Ketua Orsat ICMI Kota Padang, dan penasehat
Pengurus Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.
Bahkan, jika ditarik ke belakang sang kakek H. Kamili juga
tergolong tokoh masyarakat terkemuka Sumatera Barat pada masanya, antara lain
sebagai saudagar emas ternama sepanjang tahun 1950-1960-an,
Aktivis mesjid berkiprah memajukan Islam seperti
membesarkan Pondok Pesantren Rawalib.
Pulang dari Amerika bergelar MBA mudah saja bagi Irman mencari
pekerjaan, semisal berkarir di berbagai PMA, atau multinational companies, atau
di BUMN dengan sejumlah besar gaji. Tapi ia memilih jalur sebagai enterpreneur
dengan pekerjaan pertama membenahi sebuah perusahaan keluarga yang sedang
terbelit masalah keuangan.
"Kecintaan pada keluarga membuat semua beban dan tantangan
yang saya hadapi terasa ringan. Saya harus tinggal di lokasi pabrik,
bertahun-tahun, jauh dari keramaian dan kesenangan, bekerja siang malam agar perusahaan
keluarga ini selamat dan sehat kembali.
Tanpa semangat kewirausahaan, idealisme, keyakinan yang kuat, dan
dukungan semua pihak mustahil saya mampu mengemban amanat keluarga ini,"
kata Irman yang selalu bersikap akrab dengan bawahan. Irman berhasil memulihkan
kondisi perusahaan menjadi lebih sehat, mandiri, menguntungkan, dan menjadi
salah industri pengolahan kayu terpadu di Sumatera Barat berorientasi ekspor
100 persen.
Irman Gusman bukan lagi pengusaha daerah sebatas Sumatera Barat,
atau pengusaha nasional sebatas Indonesia, ia bahkan telah melebarkan sayap
sebagai pengusaha sukses yang layak bergaul dan diperhitungkan di dunia
internasional. Irman selalu mendapat undangan khusus menghadiri acara-acara
tingkat dunia yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF).
WEF adalah organisasi nirlaba internasional yang berkomitmen
memperbaiki tata-kelola negara-negara di dunia, seperti mengadakan pertemuan
New Asian Leader dan East Asia Economic Summit. Untuk tingkat dunia WEF
mengadakan pertemuan tahunan para pemimpin dunia di Davos, Swiss yang juga
selalu dihadiri Irman Gusman berkumpul dan berbicara secara bebas dan informal
mencari solusi dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah-masalah global
khususnya bidang ekonomi bagi pengembangan masyarakat global.
"Kehadiran saya pada acara-acara yang diadakan oleh World Economic Forum tersebut merupakan upaya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan jaringan global bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Insya Allah bermanfaat bagi pembangunan bangsa ini di masa depan," kata Irman, menegaskan bahwa semua langkah-langkah idealismenya adalah demi bangsa. Selain aktif di WEF, Irman Gusman juga tercatat sebagai anggota International Business Advisory Council (IBAC) pada Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO), berkedudukan di Lausanne, Geneva, Swiss.
"Kehadiran saya pada acara-acara yang diadakan oleh World Economic Forum tersebut merupakan upaya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan jaringan global bagi sebesar-besarnya peningkatan kesejahteraan rakyat. Insya Allah bermanfaat bagi pembangunan bangsa ini di masa depan," kata Irman, menegaskan bahwa semua langkah-langkah idealismenya adalah demi bangsa. Selain aktif di WEF, Irman Gusman juga tercatat sebagai anggota International Business Advisory Council (IBAC) pada Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization/WTO), berkedudukan di Lausanne, Geneva, Swiss.
IRMAN, “TERJADI PENCAPAIAN EKONOMI TAPI BELUM MERATA”
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menilai di usia
Kemerdekaan RI ke -70 sudah banyak yang bisa dicapai di bidang ekonomi, namun
belum sepenuhnya dapat dinikmati secara adil dan merata. Hal itu diungkapkan
Irman di hadapan Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Tahunan MPR 2015 di
Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Menurut Irman, saat ini Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang
menjadi salah satu ukuran ekonomi menunjukkan bahwa posisi Indonesia kita terus
meningkat. "PDB Indonesia masuk dalam peringkat 16 besar ekonomi
dunia," ujarnya.
Meski begitu ditambahkan Irman, ekonomi yang kian besar tersebut belum
sepenuhnya dapat dinikmati masyarakat secara adil dan merata. Ia
menjelaskan, lambannya penyerapan APBN dan APBD juga menjadi pemicu
meningkatnya pengangguran maupun kemiskinan. "Saat ini masih dirasakan
betapa beban hidup rakyat makin berat, terjadi kenaikan harga barang dan
kebutuhan pokok," ujarnya.
Masih di ruang Sidang Gedung MPR/DPR-RI, sebelumnya Presiden Joko Widodo
telah menyampaikan menyampaikan Pidato pada sidang Tahunan MPR-DPR pada pukul
08.00 WIB, yang dilanjutkan pada pukul 09:45 WIB Pidato Kenegaraan dalam rangka
HUT Ke-70 Kemerdekaan RI Tahun 2015. Sedangkan pada pukul 14:00 WIB, Presiden
Joko Widodo dijadwalkan menyampaikan Pidato Presiden dalam rangka penyampaian
RUU APBN Tahun Anggaran 2016 disertai Nota Keuangan pada Rapat Paripurna
Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2015-2016.
Komentar
Posting Komentar